Jakarta Forum - Pemerintah Kaji Pembatasan Subsidi BBN. Pemerintah akan mengkaji ulang pelaksanaan terhadap pembatasan subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN) yang telah ditetapkan bersama Komisi VII DPR RI. Kemudian pemerintah meminta untuk meningkatkan porsi subsidi bioenergi atau biofuel.
"Kalo bagian saya urusannya adalah mereview bagaimana perkembangan pelaksanaan subsidi yang sudah dicabut itu, kemudian bagaimana meningkatkan porsi bioenergi, biofuel terutama. Sebelum difinalkan di kantor Presiden," kata Menteri ESDM, Sudirman Said di Jakarta, Senin (16/3).
Hal tersebut terkait telah disetujuinya subsidi BBN yang telah disepakati subsidi biodiesel sebesar Rp 4.000 per liter dan subsidi bioethanol sebesar Rp 3.000 per liter.
Hal tersebut terkait telah disetujuinya subsidi BBN yang telah disepakati subsidi biodiesel sebesar Rp 4.000 per liter dan subsidi bioethanol sebesar Rp 3.000 per liter.
Karena kesepakatan tersebut sedikit di bawah usulan Pemerintah yang merencanakan subsidi biodiesel naik dari Rp 1.500 per liter menjadi Rp 5.000 per liter dan bioethanol dari 2.000 per liter menjadi Rp 3.000 per liter.
 |
| Sudirman Said Menteri ESDM |
"Dan tadi secara Khusus saya Laporkan bahwa Kementerian (ESDM) siap untuk meningkatkan porsi biofuel dari 10% bertahap menjadi 20%. Tahun ini mungkin 15%. Itu akan berdampak pada penghematan devisa, karena akan mengurangi impor BBM sampai USD1,3 miliar.
Dan sekitar 15% impor akan kita turunkan, karena akan diganti dengan biofuel industri dalam negeri," ujar Sudirman.
Menurut Sudirman, pihaknya akan segera berdialog dengan pelaku usaha bidang biofuel untuk mereka melakukan persiapan-persiapan. Selebihnya dalam satu-dua hari akan keluar Peraturan Menteri (Permen).
"Nanti sore diputuskan dulu di kantor Presiden, Permennya sudah kita siapkan. Nanti begitu dapat lampu hijau segera kita keluarkan Permen. Draftnya sudah kita siapkan, jadi mungkin nanti sepekan paling lama," jelas Sudirman.
Jadi kata Sudirman, secara konsep sudah diputuskan sebesar 15%, tinggal pelaksanaan dari Peraturan itu, yang akan diputuskan di Sidang Kabinet yang akan segera dikeluarkan.
Untuk target penyerapan Crude Palm Oil (CPO) ungkap dia, bisa mencapai 3,5 juta kiloliter (kl). Dan itu artinya akan mengcreate demand untuk bagian pangan. "Karena sebagian akan terserap untuk biofuel. Artinya baik juga untuk bisnis bidang CPO," tandasnya. JakartaForum/Hidayat Nur
Dan sekitar 15% impor akan kita turunkan, karena akan diganti dengan biofuel industri dalam negeri," ujar Sudirman.
Menurut Sudirman, pihaknya akan segera berdialog dengan pelaku usaha bidang biofuel untuk mereka melakukan persiapan-persiapan. Selebihnya dalam satu-dua hari akan keluar Peraturan Menteri (Permen).
"Nanti sore diputuskan dulu di kantor Presiden, Permennya sudah kita siapkan. Nanti begitu dapat lampu hijau segera kita keluarkan Permen. Draftnya sudah kita siapkan, jadi mungkin nanti sepekan paling lama," jelas Sudirman.
Jadi kata Sudirman, secara konsep sudah diputuskan sebesar 15%, tinggal pelaksanaan dari Peraturan itu, yang akan diputuskan di Sidang Kabinet yang akan segera dikeluarkan.
Untuk target penyerapan Crude Palm Oil (CPO) ungkap dia, bisa mencapai 3,5 juta kiloliter (kl). Dan itu artinya akan mengcreate demand untuk bagian pangan. "Karena sebagian akan terserap untuk biofuel. Artinya baik juga untuk bisnis bidang CPO," tandasnya. JakartaForum/Hidayat Nur
