Jakarta Forum - Pimpinan OKP Minta Menpora Tidak Hadiri Pelantikan Rifai Darus Cs. Pimpinan dan penanggung jawab Kongres ke XIV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di GOR Cenderawasih Jayapura Papua, beberapa waktu lalu, dinilai telah gagal melaksanakan tugas dan konstitusinya. Karena itu,tidak selayaknya Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi melantik jajaran pengurus DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) hasil kongres tersebut.Desakan ini mengemuka dalam Silaturahmi OKP nasional dengan pimpinan kongres/presidium sidang beserta 50 OKP yang menjadi peserta Kongres ke XIV KNPI pada Jumat (24/4) petang lalu.

Samuel F. Silaen dari Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) mewakili para pemegang saham/pimpinan OKP tingkat nasional, menegaskan, sudah menjadi keharusan bagi para pimpinan OKP untuk mengambil langkah dalam rangka Save KNPI berdasarkan konstitusi organisasi.Para pimpinan OKP tingkat nasional yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut di antaranya dari DPP GM Kosgoro, PB IPPI, PP GPK, DPP AMDI, Mabes PPM, DPP pemuda Islam, DPP Gapura, DPN pemuda Koperasi, Pemuda Alkhairat, DPP IPTI, Sabil GEMURA, Pemuda Hanura, Pemuda Muhamdiyah, Parindra, BMP, BM Pembaruan, DPP JPPRI, Garuda Mas, serta DPP Garda Nusantara.Menurut dia, para pimpinan OKP punya kewajiban untuk memperingatkan pimpinan kongres agar sekecil apapun dugaan terhadap pelanggaran konstitusi harus segera diluruskan melalui saluran yang benar dan bermartabat.

Menpora, Imam Nahrawi menerima Pengurus KNPI, dipimpin oleh Ketum DPP KNPI, Muhammad Rifai Darus. (ist)

Syafaat selaku pimpinan kongres telah memberikan pernyataan bahwa apabila hasil kongres tidak sesuai konstitusi maka pihaknya tidak akan menandatangani keputusan kongres terkait hasil kerja team formatur. Jika mereka memaksa maka pimpinan kongres akan menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa pelantikan itu tidak sah karena melanggar konstitusi.

"Pernyataan bung Syafaat secara normatif dapat dipahami tapi dalam rangka pencegahan pelanggaran konstitusi tidak bisa diterima," tegasnya.Samuel kembali mengingatkan bahwa bukti awal pelanggaran sudah ada yaitu pengakuan secara tertulis dari Siradjudin sebagai sekjen. Padahal, hasil formatur belum diserahkan atau disahkan pimpinan kongres.

"Sehubungan dengan pimpinan kongres tetap pada pendiriannya untuk menunggu pelantikan maka kami para pimpinan OKP sebagai pemilik sah KNPI memandang perlu dan penting untuk segera mengambil langkah-langkah saluran konstitusi guna mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi," jelasnya.

Langkah-langkah itu, papar Samuel, di antaranya mendesak presidium sidang Kongres Pemuda/KNPI XIV untuk segera mencabut skorsing persidangan kongres dengan menghadirkan seluruh stakeholder KNPI.

Tujuannya untuk mendengarkan hasil-hasil rapat formatur sesuai jadwal yang ditentukan dalam Kongres Papua.Presidium sidang juga didesak membatalkan hasil rapat formatur bilamana terdapat pelanggaran AD/ART yang menyangkut ketetapan mengenai Ketua MPI, keputusan tentang kuota kepengurusan, serta keputusan tentang pembatasan usia pengurus.Selain itu pihaknya meminta Menegpora untuk tidak hadir dalam prosesi pelantikan apabila dua hal tersebut di atas tidak terpenuhi.

"Bilamana point 1, 2 dan 3 tidak juga dilaksanakan kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap tegas kepada Menegpora sebagai menteri teknis terhadap kegiatan kepemudaan," terangnya.

Seluruh OKP sebagai stakeholder KNPI juga diimbau untuk menarik dukungan kepada KNPI bilamana tidak membawa manfaat dan kebersamaan sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan. HidayatNur/JakartaForum

Follow @JakartaForum