Jakarta Forum - Indonesia Negara tertinggi dalam pemborosan listrik. Beberapa tahun terakhir Indonesia tercatat menjadi negara dengan tingkat pemborosan energi listrik paling tinggi. Sejumlah pihak mengatakan, di antara negara lain di Asia, Indonesia termasuk negara yang paling boros mengalokasikan dana subsidi energi.
Permintaan energi primer di Asia Pasifik di proyeksikan naik 2,1% pertahun selama 2010-2035 lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5% per tahun yang di prediksikan selama periode yang sama.
permasalahan utama energi di Indonesia adalah pemborosan yang tidak terkendali. Banyak pihak cemas jika Indonesia terjebak dalam defisit energi jika mengambil langkah-langkah penghematan. Bila penggunaan energi yang tidak pintar selama ini bisa membuat defisit energi terjadi di 2019.
Direktur Utama PT Energy Management Indonesia (EMI) Aris Yunanto mengatakan " PP no 70 tahun 2009 kurang bertaji untuk mendorong institusi pemerintah dan BUMN untuk melaksanakan efisiensi dan konsevasi energi meskipun dalam aturan tersebut ada insentif dan ancaman berupa disisentif bagi mereka yang melanggarnya,".
Jika di lihat dari level atas, dalam hal ini lembaga pemerintah maupun BUMN, penghematan energi ini kurang di perhatikan maka dengan teknologi dan kepakaran PT EMI di bidang konservasi energi, pemerintah,BUMN,pemerintah daerah dan BUMN bisa menghemat Rp 2 milyar per bulan atau Rp 45 milyar per tahun.
"Sistem monitoring ini merupakan ranah Kementrian ESDM namun sayangnya mereka tidak memiliki infrastruktur untuk menerima report tentang mekanisme langsungnya," pungkas Aris. Hidayat Nur/JakartaForum
Permintaan energi primer di Asia Pasifik di proyeksikan naik 2,1% pertahun selama 2010-2035 lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5% per tahun yang di prediksikan selama periode yang sama.
permasalahan utama energi di Indonesia adalah pemborosan yang tidak terkendali. Banyak pihak cemas jika Indonesia terjebak dalam defisit energi jika mengambil langkah-langkah penghematan. Bila penggunaan energi yang tidak pintar selama ini bisa membuat defisit energi terjadi di 2019.
Direktur Utama PT Energy Management Indonesia (EMI) Aris Yunanto mengatakan " PP no 70 tahun 2009 kurang bertaji untuk mendorong institusi pemerintah dan BUMN untuk melaksanakan efisiensi dan konsevasi energi meskipun dalam aturan tersebut ada insentif dan ancaman berupa disisentif bagi mereka yang melanggarnya,".
Jika di lihat dari level atas, dalam hal ini lembaga pemerintah maupun BUMN, penghematan energi ini kurang di perhatikan maka dengan teknologi dan kepakaran PT EMI di bidang konservasi energi, pemerintah,BUMN,pemerintah daerah dan BUMN bisa menghemat Rp 2 milyar per bulan atau Rp 45 milyar per tahun.
"Sistem monitoring ini merupakan ranah Kementrian ESDM namun sayangnya mereka tidak memiliki infrastruktur untuk menerima report tentang mekanisme langsungnya," pungkas Aris. Hidayat Nur/JakartaForum
