Social Items

Jasa Ekspedisi
Jakarta Forum - komitmen LKKP Memodernisasi Pengadaan. Perkembangan pengadaan pemerintah di Indonesia sangat mengembirakan pada tahun 2014, 88 ribu paket telah di lelangkan secara elektronik dengan nilai lebih dari Rp 227 trilyun. Dari transaksi tersebut tercatat penghematan lebih dari 10 trilyun dan akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran belanja negara.

Kepala LKKP, Agus Raharjo mengatakan " nilai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBN/APBD tahun 2014 sebesar 1.800 trilyun setidaknya 40 persen APBN Indonesia di alokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat di gunakan dan di manfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat"


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKKP) terus mengupayakan dan mendorong pengadaan barang / jasa pemerintah di laksanakan secara efektif dan efisien dan hal ini memerlukan sumber daya manusia untuk pengelolaan yang profesional di Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Indonesia.
Dengan tema " Mantapkan Pengadaan Nasional yang Kredibel Menuju Indonesia Hebat" LKKP menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.Pengadaan Barang dan Jasa (Rakernas) 2014. Acara ini akan diikuti lebih dari 2.600 peserta yang terdiri dari Kepala daerah, perwakilan LPSE dari seluruh Indonesia. Hidayat Nur/Jakarta Forum

komitmen LKKP Memodernisasi Pengadaan

New Jakarta Forum
Jakarta Forum - komitmen LKKP Memodernisasi Pengadaan. Perkembangan pengadaan pemerintah di Indonesia sangat mengembirakan pada tahun 2014, 88 ribu paket telah di lelangkan secara elektronik dengan nilai lebih dari Rp 227 trilyun. Dari transaksi tersebut tercatat penghematan lebih dari 10 trilyun dan akan terus bertambah seiring peningkatan nilai anggaran belanja negara.

Kepala LKKP, Agus Raharjo mengatakan " nilai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBN/APBD tahun 2014 sebesar 1.800 trilyun setidaknya 40 persen APBN Indonesia di alokasikan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat di gunakan dan di manfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan semakin meningkat"


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKKP) terus mengupayakan dan mendorong pengadaan barang / jasa pemerintah di laksanakan secara efektif dan efisien dan hal ini memerlukan sumber daya manusia untuk pengelolaan yang profesional di Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Indonesia.
Dengan tema " Mantapkan Pengadaan Nasional yang Kredibel Menuju Indonesia Hebat" LKKP menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional.Pengadaan Barang dan Jasa (Rakernas) 2014. Acara ini akan diikuti lebih dari 2.600 peserta yang terdiri dari Kepala daerah, perwakilan LPSE dari seluruh Indonesia. Hidayat Nur/Jakarta Forum

Konsultan HRD
Konsultan SDM
Top Negin Saffron
komitmen LKKP Memodernisasi Pengadaan