Social Items

Jasa Ekspedisi
Jakarta Forum - Polemik "Anggaran Siluman" Ahok - DPRD. Adanya dugaan anggaran siluman sebesar Triliunan Rupiah yang dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015 menjadi polemik yang berkepanjangan antara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta saat ini.

Seperti diketahui konflik Ahok dan DPRD DKI bermula dari temuan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI 2014. Ahok pun melaporkan temuan itu ke KPK yang membuat DPRD DKI berang.

Perseteruan ini disikapi oleh Ketua Pemuda Betawi, Rahmat HS  menyatakan “polemik yang terjadi di Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Ahok harus menjadi solusi kongkrit jika nantinya putusan Hak Angket menjadi sebuah keputusan politik untuk kesejahteraan rakyat Jakarta sendiri” saat pemaparkan diskusi dengan tema konflik gubernur DKI vs DPRD yang diselenggarakan oleh Iwarda Peduli Indonesia di Jakarta, Kamis (12/3/2015).


Pakar komunikasi,  Sihombing menilai komunikasi politik yang di bangun oleh ahok selaku gubernur sangatlah tidak etis jika seorang pemangku jabatan melontarkan kata-kata yang kurang pantas untuk didengar oleh publik.

“Jika memakai kata ada perbedaan jumlah anggaran akan berbeda maknanya dengan siluman”,jelasnya. Ia berharap Ahok menggunakan etika komunikasi maka orang akan memberikan dukungan secara sukarela tanpa ia perlu merendahkan seseorang. JakartaForum/Hidayat Nur

Polemik "Anggaran Siluman" Ahok - DPRD

New Jakarta Forum
Jakarta Forum - Polemik "Anggaran Siluman" Ahok - DPRD. Adanya dugaan anggaran siluman sebesar Triliunan Rupiah yang dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2015 menjadi polemik yang berkepanjangan antara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta saat ini.

Seperti diketahui konflik Ahok dan DPRD DKI bermula dari temuan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI 2014. Ahok pun melaporkan temuan itu ke KPK yang membuat DPRD DKI berang.

Perseteruan ini disikapi oleh Ketua Pemuda Betawi, Rahmat HS  menyatakan “polemik yang terjadi di Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Ahok harus menjadi solusi kongkrit jika nantinya putusan Hak Angket menjadi sebuah keputusan politik untuk kesejahteraan rakyat Jakarta sendiri” saat pemaparkan diskusi dengan tema konflik gubernur DKI vs DPRD yang diselenggarakan oleh Iwarda Peduli Indonesia di Jakarta, Kamis (12/3/2015).


Pakar komunikasi,  Sihombing menilai komunikasi politik yang di bangun oleh ahok selaku gubernur sangatlah tidak etis jika seorang pemangku jabatan melontarkan kata-kata yang kurang pantas untuk didengar oleh publik.

“Jika memakai kata ada perbedaan jumlah anggaran akan berbeda maknanya dengan siluman”,jelasnya. Ia berharap Ahok menggunakan etika komunikasi maka orang akan memberikan dukungan secara sukarela tanpa ia perlu merendahkan seseorang. JakartaForum/Hidayat Nur

Konsultan HRD
Konsultan SDM
Top Negin Saffron
Polemik "Anggaran Siluman" Ahok - DPRD