Social Items

Jasa Ekspedisi
Jakarta Forum   Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai Pilkada oleh DPRD dinilai publik sebagai penghianatan partai. Demikian salah satu temuan survei lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai

Mayoritas publik menolak hak politiknya untuk memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan kepada DPRD. Sebesar 81.25 % menyatakan bahwa kepala daerah harus tetap di pilih secara langsung seprti yang telah berjalan hampir 9 tahun.


Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan,"sebesar 81,25 % menyatakan setuju bahwa kepala daerah harus tetap dipilih secara langsung, hanya 10.71% yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh parlemen di daerah masing-masing. Sedangkan sebesar 4.91% menyatakan bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh presiden,"

mereka yang menolak Pilkada oleh DPRD atau setuju dengan Pilkada langsung merata di semua segmen masyarakat.Mereka yang setuju dengan Pilkada langsung dukungan berkisar 73% sampai dengan 95%. Namun demikian, mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih tinggi penolakannya dibanding dengan mereka yang tinggal di desa," ungkapnya di Kantor LSI Rawamangun Jakarta Timur, Selasa (9/9).

Publik pun menilai bahwa usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan tak langsung (melalui DPRD) hanyalah tindakan  partai untuk memonopoli  kekuasaan. Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai. Jakarta Forum/Hidayat Nur


Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai

New Jakarta Forum
Jakarta Forum   Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai Pilkada oleh DPRD dinilai publik sebagai penghianatan partai. Demikian salah satu temuan survei lingkaran Survei Indonesia (LSI).

Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai

Mayoritas publik menolak hak politiknya untuk memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan kepada DPRD. Sebesar 81.25 % menyatakan bahwa kepala daerah harus tetap di pilih secara langsung seprti yang telah berjalan hampir 9 tahun.


Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan,"sebesar 81,25 % menyatakan setuju bahwa kepala daerah harus tetap dipilih secara langsung, hanya 10.71% yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh parlemen di daerah masing-masing. Sedangkan sebesar 4.91% menyatakan bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh presiden,"

mereka yang menolak Pilkada oleh DPRD atau setuju dengan Pilkada langsung merata di semua segmen masyarakat.Mereka yang setuju dengan Pilkada langsung dukungan berkisar 73% sampai dengan 95%. Namun demikian, mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih tinggi penolakannya dibanding dengan mereka yang tinggal di desa," ungkapnya di Kantor LSI Rawamangun Jakarta Timur, Selasa (9/9).

Publik pun menilai bahwa usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan tak langsung (melalui DPRD) hanyalah tindakan  partai untuk memonopoli  kekuasaan. Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai. Jakarta Forum/Hidayat Nur


Konsultan HRD
Konsultan SDM
Top Negin Saffron
Pilkada Oleh DPRD Dinilai Sebagai Penghianatan Partai