Jakarta Forum - Bupati Dan Walikota Se-Indonesia Tolak RUU Pilkada. Rencana pembahasan RUU Pilkada di DPR tentang penghapusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung dan digantikan dengan Pilkada yang akan dipilih melalui DPRD menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan termasuk para Bupati dan Walikota. Melalui APKASI (Asosiasi Pemerintahan Kepala Daerah Seluruh Indonesia), para Bupati dan Walikota berkumpul di Jakarta untuk rapat koordinasi Nasional Luar Biasa yang menghasilkan rekomendasi tentang penolakan RUU Pilkada tersebut.
Bupati Dan Walikota Se-Indonesia Tolak RUU Pilkada
ketua umum Apkasi H. Isran Noor (Bupati Kutai Timur) menyatakan, pilkada melalui DPRD adalah sebuah langkah mundur demokrasi di Indonesia. Hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara untuk memilih secara langsung pemimpinnya diambil alih oleh DPRD. Jika alasan Pilkada Langsung bermasalah, sudah ada solusinya dan dicontohkan dengan melakukan penyederhanaan seperti Pilkada serentak di tingkat Nasional maupun provinsi. Sehingga ekses negatif maupun biaya tinggi dapat diminimalisasi.
Seluruh Bupati dan Walikota Se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi solid untuk menolak RUU tersebut karena sebelum dideklarasikan di Jakarta sudah dibahas sebelumnya di Bali dan Manado, dan meminta Presiden untuk menggunakan kewenangannya untuk menghentikan proses pembahasan RUU ini di DPR.
Sementara itu Bupati dan Walikota yang bersebrangan dengan kebijakan partainya siap untuk dipecat dari keanggotaan partainya, hal ini diungkapkan oleh Bima Arya (Bupati Bogor) yang merupakan kader PAN dan juga Ridwan Kamil (Bupati Bandung). Mereka menganggap jika RUU ini tetap dipaksakan, maka akan sulit menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang kelak akan berhasil membangun dan mensejahterakan daerahnya. Bupati Dan Walikota Se-Indonesia Tolak RUU Pilkada. - Jakarta Forum/D.Suwarjono
